Ruangbogor – Catatan Hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa Keuangan (BPK) di APBD Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2022 yang menurun mendapat perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto. Bahkan, Rudy Susmanto berjanji akan mengawal catatan LHP BPIK tersebut.
LHP BPK di Kabupaten Bogor dilakukan rutin setiap tahun, hasilnya laporan LHP BPK APBD tahun anggaran 2022 menurun dan ada beberaa catatan. Dalam catatan tersebut, jika LHP BPK APBD tahun anggaran 2021 mencapai Rp42 miliar, maka pada tahun anggaran 2022 anganya Rp8 miliar.
Dana tersebut harus dikembalikan ke negara yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun penyedia jasa atau kontraktor.
“Di awal pekan ini, DPRD Kabupaten Bogor akan membentuk Bamus (Badan Musyawarah) lalu dibahas di masing-masing komisi atau akan dibentuk Pansus,” ujar Rudy Susmanto, Selasa 6 Juni 2023.
Dia menjelaskan, jajarannya akan mengawal rekomendasi BPK Perwakilan Jabar untuk Pemkab Bogor yang tertuang dalam LHP.
“Rekomendasi LHP BPK Perwakilan Jawa Barat itu harus dilaksanakan Pemkab Bogor. Oleh karena itu, kita kawal dan jangan sampai catatan agar pengembalian potensi kerugian keuangan negar tidak melebihi batas waktu yaitu selama 60 hari sejak LHP diserahkan ke Pemkab Bogor,” jelas Rudy.*
