Bogor, Ruangbogor.Id – Pemerintah Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, mengapresiasi kunjungan lapangan dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh wakil rakyat DPR RI dan DPRD Jawa Barat terkait penyaluran program bantuan pendidikan. Kegiatan tersebut berlangsung hangat di Desa Pasirgaok pada Rabu (11/11/2026).
Kepala Desa Pasirgaok, Abdul Rohman, menyatakan bahwa program beasiswa KIP Kuliah dan PIP yang dibawa melalui jalur aspirasi sangat membantu perekonomian warga desa.
”Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi adik-adik kita yang masih di bangku sekolah. Ternyata program dari dewan ini sangat menunjang perekonomian dan peningkatan SDM di desa kami,” kata Abdul Rohman.
Ia menambahkan bahwa dari Desa Pasirgaok sendiri, terdapat mahasiswa penerima KIP Kuliah atas nama Salwa yang kini bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor yang juga Anggota DPRD Jabar, Doni Maradona Hutabarat, mengimbau para mahasiswa penerima bantuan untuk tetap aktif berjejaring dan saling membagikan informasi kepada warga sekitar. Doni mengapresiasi para koordinator lapangan seperti Bapak Suyanta yang terus berjelajah mendata warga yang membutuhkan bantuan.
”Kami berharap grup komunikasi terus aktif agar program-program beasiswa berikutnya tepat sasaran. Jangan sampai begitu dapat bantuan lalu keluar grup, tetapi jadilah pintu rezeki bagi tetangga atau saudara yang belum mendapatkan bantuan,” ungkap Doni.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Adian Napitupulu menekankan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir adanya pengurangan kuota maupun pemotongan dana bantuan KIP Kuliah di tingkat bawah.
”Saya tidak suka kalau kuota KIP di kecamatan tidak terserap maksimal. Kalau kuotanya 50 ya harus 50 anak yang dapat. Saya juga tegaskan, jangan sampai ada potongan satu rupiah pun dalam penyaluran KIP Kuliah ini,” tandas Adian.
Selain membahas pendidikan, dialog di Desa Pasirgaok tersebut juga menjadi wadah penyampaian aspirasi warga terkait pembangunan infrastruktur desa, seperti permohonan Tembok Penahan Tanah (TPT) untuk mengantisipasi bencana banjir dan luapan sungai di wilayah Rancabungur.