BOGOR, Ruangbogor.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, mengungkapkan adanya penyesuaian signifikan dalam pelaksanaan program pembangunan di wilayah Jawa Barat akibat keterbatasan anggaran daerah.
Penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat memaksa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalihkan mekanisme program, dari yang semula berupa bantuan keuangan daerah menjadi program langsung di bawah kendali dinas terkait.
”Di tahun 2022, program-programnya itu dilaksanakan oleh dinas, tidak diberikan bantuan keuangan ke daerah karena uang kita terbatas,” ujar Iwan Suryawan dalam keterangannya di Kota Bogor, Jum’at (22/05/2026).
Iwan menjelaskan bahwa fluktuasi anggaran terus terjadi, yang saat ini kembali mengalami penyesuaian karena transfer daerah dari pusat berkurang sekitar Rp2,458 triliun. Dampaknya, banyak program yang terpaksa dirasionalisasi.
Menyikapi hal tersebut, kebijakan bantuan keuangan di lapangan akhirnya ditarik dan difokuskan pada 5 program utama yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat. Program-program prioritas tersebut meliputi:
– Perbaikan Jalan: Memastikan infrastruktur jalan yang berada di bawah kewenangan provinsi dalam kondisi mulus.
– Penerangan Jalan Umum (PJU): Mengoptimalkan pencahayaan, salah satunya di jalur-jalur provinsi seperti area Cirebon dan sekitarnya.
– Pengairan dan Irigasi: Penataan sistem pengairan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan air.
– Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi, Investasi, dan Lapangan Kerja. Pemprov Jabar berkomitmen mendorong investasi yang ramah lingkungan dan inklusif untuk menyerap tenaga kerja lokal baru guna menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
– 5. Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Digital
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik yang responsif.
“Kelima fokus ini dijalankan secara kolaboratif antar-dinas teknis melalui pembiayaan APBD yang disesuaikan, DPRD Jabar bertugas mengawasi penggunaan anggaran kemudian Pemprov juga mengoptimalkan pendanaan alternatif seperti CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” tandas Iwan.
