Cegah Konflik Agraria, Achmad Ru’yat: RUU Masyarakat Adat Harus Segera Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan Berikutnya

Berita10 Dilihat

Jakarta, Ruangbogor.Id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus dimatangkan. Anggota Baleg DPR RI H. Achmad Ru’yat menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang komprehensif untuk mengakhiri ketimpangan pengakuan masyarakat adat di berbagai wilayah.

​Berbicara dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026), Achmad Ru’yat menyoroti masih lambatnya sebagian daerah dalam memproses pengakuan hak-hak masyarakat adat karena keterbatasan regulasi lokal.

​”Ada daerah yang progresif, tetapi ada juga daerah yang lambat atau tidak memiliki kebijakan yang memadai. Oleh karena itu, RUU ini krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut,” kata Achmad Ru’yat di hadapan pimpinan dan anggota Baleg serta tim ahli.

​Dalam pandangannya, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama efektivitas undang-undang ini kelak. Pemerintah pusat difokuskan untuk memegang kendali atas penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta sistem registrasi nasional. Di sisi lain, pemerintah daerah diberdayakan secara optimal untuk melakukan identifikasi, verifikasi, perlindungan, hingga penyelesaian konflik wilayah.

​”Pemerintah daerah perlu berperan dalam identifikasi, verifikasi, fasilitasi, pengakuan, perlindungan serta penyelesaian konflik di wilayahnya,” tegas Anggota Komisi IX DPR RI tersebut.

​Menutup pandangannya dalam rapat hari ini, Achmad Ru’yat mengapresiasi paparan progres dari tim ahli Baleg dan berharap draf RUU ini dapat segera melangkah ke tahapan pembahasan selanjutnya agar segera disahkan menjadi undang-undang.

READ  Soal Anggaran Pemeliharaan Lingkungan, Dewan Abdul Rosyid Dorong Penambahan Anggarannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *