Dewan Abdul Rosyid Sorot Program Penebusan Ijazah dan Penjualan Gas Elpiji 3 Kilogram

Berita8 Dilihat

Bogor, Ruangbogor.id – Anggota DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, mengkritisi dua isu krusial yang tengah mengguncang masyarakat, yakni program penebusan ijazah yang tertahan di sekolah swasta dan kelangkaan gas elpiji 3kg. Menurut Abdul Rosyid, kedua masalah ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.

Penahanan Ijazah di Sekolah Swasta

Abdul Rosyid menyampaikan keprihatinannya terhadap praktik penahanan ijazah yang dilakukan oleh beberapa sekolah swasta sebagai bentuk jaminan pembayaran tunggakan siswa. “Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Menahan ijazah bukan solusi dan justru berdampak negatif bagi masa depan siswa yang terdampak. Pemerintah harus segera mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan solutif perlu segera diterapkan agar para siswa tidak dirugikan secara akademis dan masa depan mereka tidak terhambat oleh masalah administratif semacam ini.

Kelangkaan Gas Elpiji 3kg

Selain itu, isu kelangkaan gas elpiji 3kg juga menjadi sorotan banyak pihak. Ketersediaan gas elpiji yang tidak stabil menyebabkan kesulitan bagi masyarakat yang sudah terdampak oleh krisis ekonomi. “Kelangkaan gas elpiji bukan hanya soal ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan stabilitas ekonomi keluarga-keluarga di tanah air. Pemerintah harus turun tangan segera untuk mengatasi masalah ini,” tegas Abdul Rosyid.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, masyarakat tidak seharusnya harus berurusan dengan kendala pasokan kebutuhan dasar seperti gas elpiji. Upaya pemerintah dalam memperbaiki distribusi dan pasokan harus diprioritaskan agar dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dapat diminimalisir.

Dalam kedua isu tersebut, Abdul Rosyid mengimbau pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Menurutnya, dialog dan kerjasama antar lembaga terkait perlu ditingkatkan guna menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan.

“Saya berharap, dengan adanya sorotan dari DPRD, pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama secara intensif. Kita butuh kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam memastikan hak pendidikan dan ketersediaan kebutuhan pokok,” pungkasnya.

Dengan semakin mendesaknya kondisi ini, berbagai pihak mengharapkan agar pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit guna menyelesaikan permasalahan yang ada, demi terwujudnya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *