Bogor, Ruangbogor.Id – Sesuai Komitmen mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan terus dilakukan secara terus menerus oleh Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Fathoni.
Melalui perjuangan aspirasi yang dikawalnya, sebanyak 244 mesin dan peralatan lingkungan disalurkan kepada 97 Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di tujuh kecamatan wilayah Bogor Timur.
Penyerahan bantuan yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor tersebut berlangsung di Perumahan Cibubur Country RW 17, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Bantuan dengan nilai ekonomi mencapai sekitar Rp600 juta itu terdiri dari berbagai jenis peralatan, termasuk tiga unit traktor roda tiga serta sepuluh jenis mesin dan perlengkapan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pengelolaan lingkungan di tengah masyarakat.
Achmad Fathoni mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tahun keempat dirinya memperjuangkan dukungan bagi komunitas KRL di Kabupaten Bogor, khususnya wilayah Bogor Timur.
“Alhamdulillah, tahun ini merupakan tahun keempat saya diberi kesempatan untuk memperjuangkan bantuan bagi teman-teman KRL. Nilai ekonominya sekitar Rp600 juta yang diwujudkan dalam 244 mesin dan alat untuk 97 KRL,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan KRL memiliki peran strategis karena gerakan menjaga lingkungan pada dasarnya bertumpu pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun, gerakan yang mengandalkan kesukarelaan warga juga membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah agar semangat para penggiat lingkungan tetap terjaga.
Dirinya menilai, pemerintah daerah perlu hadir bukan hanya melalui bantuan sarana dan prasarana, tetapi juga edukasi, pembinaan, serta pendampingan secara berkelanjutan.
Menariknya, selama empat tahun mengawal program tersebut, Fathoni melihat bantuan yang diberikan justru mendorong antarkomunitas KRL untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas kegiatan.
“Bukan berarti ketika bantuannya kecil, gerakannya juga kecil. Justru mereka bertanya bagaimana caranya agar bisa berkembang dan mendapatkan dukungan lebih besar. Mereka belajar dari KRL yang sudah lebih maju. Di sinilah terjadi komunikasi, edukasi, dan saling berbagi pengalaman,” tukasnya.
Guna memperkuat gerakan tersebut, pihaknya juga membentuk wadah komunikasi komunitas KRL melalui Pepeling. Wadah ini diharapkan menjadi ruang berkumpul, berdiskusi, bertukar pengalaman, sekaligus memperluas pengetahuan para penggiat lingkungan.
Bahkan, pada tahun ini juga digelar jambore KRL dengan menghadirkan sejumlah penggiat lingkungan dari luar daerah yang telah memiliki pengalaman dan prestasi di tingkat nasional.
Fathoni menyebutkan, jumlah KRL di wilayah Bogor Timur diperkirakan mencapai lebih dari 400 komunitas. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga agar seluruh komunitas tetap konsisten dan aktif menjalankan kegiatan lingkungan.
Fathoni juga menegaskan, setiap KRL memiliki potensi dan fokus kegiatan yang berbeda. Ada komunitas yang lebih menonjol dalam penghijauan dan budidaya tanaman, ada pula yang fokus pada pengelolaan sampah maupun penataan lingkungan.
“Jangan sampai karena merasa belum sempurna, kemudian berhenti bergerak. Kalau masyarakatnya lebih fokus pada tanaman, tonjolkan kegiatan tanamannya. Kalau fokusnya sampah, kembangkan pengelolaan sampahnya. Yang penting masyarakat mau bergerak dan menjaga lingkungannya,” tuturnya.
Terkait pengembangan KRL ke depan, Fathoni berharap terbangun sinergi antara gerakan masyarakat dari bawah (bottom-up) dengan kebijakan pemerintah dari atas (top-down).
Menurutnya, pemerintah dapat mendorong pembentukan KRL melalui kepala desa dan lurah hingga tingkat RW. Namun, pembentukan tersebut jangan hanya sebatas memenuhi administrasi atau instruksi formal, melainkan harus tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri.
“Kita ingin mempertemukan keduanya. Dari masyarakat ada gerakan dan kesadaran, sementara dari pemerintah ada perhatian dan dukungan. Secara administratif pemerintah bisa mendorong setiap RW membentuk KRL, tetapi esensinya gerakan itu harus benar-benar menjadi milik masyarakat,” tegasnya.